Bajabaru.com – Partai Demokrat merespons dengan serius keputusan sepihak yang diambil oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dalam menghadirkan duet Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dalam kontestasi Pemilu 2024. Keputusan ini telah menyulut ketidakpuasan di lingkungan Partai Demokrat.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, mengeluarkan pernyataan tegas terkait isu ini. Ia mengkritik Anies Baswedan yang dinilai lebih mengutamakan patuh kepada Surya Paloh dengan memperpanjang waktu deklarasi paket calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).
“Ketidakpuasan Demokrat muncul karena Capres Anies Baswedan dinilai lebih mengutamakan ketaatannya pada Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, yang terus menunda deklarasi. Hal ini jelas merusak prinsip kesetaraan dalam koalisi,” ungkap Teuku Riefky dalam pernyataannya, dikutip dari VIVA, Kamis, 31 Agustus 2023.
Lebih lanjut, Teuku Riefky menjelaskan bahwa Partai Demokrat telah terlibat dalam proses komunikasi terkait deklarasi cawapres pendamping Anies. Ia menyoroti sikap Surya Paloh yang dinilai mengambil alih keputusan tersebut.
“Dalam hal waktu deklarasi ini, kami telah berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, pada 24 Agustus 2023, dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY, pada 25 Agustus 2023, dan dengan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri, pada 26 Agustus 2023,” terang Teuku.
Teuku menambahkan bahwa SBY dan Salim Segaf juga telah setuju untuk percepatan deklarasi. Dalam pertemuan dengan Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies menyatakan niatnya untuk mendeklarasikan diri pada awal September 2023.
Partai Demokrat berkomitmen untuk mengambil langkah serius dalam menyikapi situasi ini. Teuku mengumumkan bahwa Partai akan menggelar rapat Majelis Tinggi untuk mengambil keputusan resmi terkait isu kontroversial mengenai duet Anies-Cak Imin.
“Partai Demokrat akan melangsungkan rapat Majelis Tinggi untuk menetapkan sikap politik selanjutnya menjelang pendaftaran capres dan cawapres 2024. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, keputusan koalisi dan calon presiden/calon wakil presiden ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai,” tegasnya.
Partai Demokrat menegaskan kembali komitmen untuk menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan partisipasi aktif anggota partai dalam menentukan langkah-langkah penting seperti koalisi dan pilihan capres-cawapres. Rapat Majelis Tinggi Partai akan menjadi langkah strategis dalam menyikapi perkembangan politik ini.
Menginspirasi
Menginspirasi bagi pemuda