Table of contents:
BAJABARU.com – Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, menjadi sorotan publik setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). OTT tersebut dilakukan di dua lokasi, yakni di Kota Ternate dan Jakarta Selatan pada Senin (18/12), dan berhasil menangkap 15 orang termasuk Gubernur Abdul Gani Kasuba.
Menanggapi kejadian ini, Ketua DPD PDIP Maluku Utara, Muhammad Sinen, mengungkapkan bahwa Abdul Gani sebelumnya diusung oleh PDI Perjuangan pada Pilgub 2018. Namun, Muhammad menyatakan bahwa hubungan antara Abdul Gani dan PDIP berubah setelah ia terpilih sebagai Gubernur.
“Setelah dia jadi, kami ini dia tinggalkan, tidak pernah koordinasi sedikit pun, kegiatan partai di Ternate kan diundang tidak pernah hadir,” ungkap Muhammad.
Meskipun diusung oleh PDIP, Muhammad menegaskan bahwa Abdul Gani bukan kader partai tersebut. Ia menyoroti bahwa sejak terpilih, Abdul Gani tidak pernah menjadi kader PDIP.
Muhammad juga menyinggung soal aturan di PDIP yang melarang sanak keluarga kader menjadi kader di partai lain. Namun, ia mencatat bahwa anak Abdul Gani malah menjadi calon legislatif di dua partai berbeda, yaitu Gerindra dan PKS.
“Jadi sebagai kader PDIP itu, anak dan keluarga tidak bisa caleg di partai lain. Tapi saat ini kan anaknya calon di Gerindra, ada di PKS. Jadi dia bukan kader PDIP. Tapi kami tidak bisa pungkiri karena dia diusul oleh PDI Perjuangan,” tegas Muhammad.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Bidang Hukum dan Advokasi, Zainudin Paru, membantah keterlibatan Abdul Gani sebagai kader PKS. Zainudin menjelaskan bahwa pada Pilgub Maluku Utara 2018, Abdul Gani diusung oleh PDIP dan PKPI, bukan oleh PKS.
“Pada Pilkada Maluku Utara tahun 2018, beliau maju sebagai calon Gubernur Maluku Utara berpasangan dengan Ir M Al Yasin Ali, diusung oleh PDIP dan PKPI,” ujar Zainudin.
Zainudin menegaskan bahwa PKS mengusung pasangan Muhammad Kasuba dan Majid Husen pada Pilgub 2018, dan bukan Abdul Gani Kasuba. Sehingga, menurutnya, Abdul Gani bukan kader atau anggota PKS.
“Pak Abdul Gani Kasuba bukan kader/anggota PKS,” tambah Zainudin.
KPK Tangkap Tangan Gubernur Maluku Utara di Ibu Kota
KPK menyatakan bahwa OTT tersebut terkait dengan dugaan korupsi dalam lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengungkapkan bahwa operasi tersebut melibatkan Gubernur Abdul Gani dan beberapa pejabat lainnya, serta pihak swasta.
“Diduga dalam tindak pidana korupsi lelang jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Sementara itu, penangkapan Abdul Gani dilakukan di sebuah hotel di Jakarta Selatan, di mana Gubernur Maluku Utara tersebut diketahui sedang berada di ibu kota saat kejadian.
Kondisi ini menambah kompleksitas politik di Maluku Utara, terutama karena Gubernur yang diusung oleh PDIP dan PKPI ini terjerat dalam kasus korupsi yang melibatkan penyalahgunaan jabatan dan pengadaan barang dan jasa.
Publik menantikan pengembangan lebih lanjut terkait kasus ini, sementara PDIP dan PKS secara tegas membantah keterlibatan langsung partai mereka dalam kasus yang mengejutkan ini.
