BAJABARU.com – Pengusaha yang dikenal sebagai pemilik perusahaan jalan tol, tengah menghadapi sengketa terkait klaim utang dengan pemerintah. Menurutnya, pemerintah belum melunasi utang sebesar Rp 179 miliar yang sudah berjalan sejak krisis 1998. Namun, pemerintah justru menyangkal klaim tersebut dan mengatakan bahwa Jusuf Hamka memiliki utang ratusan miliar kepada negara atas nama tiga perusahaan di bawah Grup Citra Marga.
Dalam upaya mencapai solusi yang adil dan mempercepat penyelesaian, Jusuf Hamka mengajukan proposal agar pihaknya dan pemerintah, khususnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, duduk bersama untuk membahas permasalahan ini. Menurut Jusuf Hamka, sebagai warga negara yang sama, sulit baginya untuk mendapatkan pertemuan dengan pejabat terkait guna menagih utang yang dianggap belum dibayar.
“Dalam hal ini, seharusnya saya dipanggil sebagai rakyat. Ketika saya sebagai rakyat meminta waktu bertemu, selalu ada jawaban dengan kesibukan dan tidak bisa bertemu. Padahal, saya merasa sulit, saya hanya seorang rakyat biasa,” ungkap Jusuf Hamka kepada wartawan di Jakarta, pada hari Senin (12/6/2023).
Jusuf Hamka juga menyampaikan ketidakpuasannya atas tuduhan bahwa perusahaannya memiliki utang ratusan miliar kepada pemerintah terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia meminta pemerintah untuk membuktikan adanya tagihan utang tersebut.
“Saya siap untuk bertemu dan melakukan konferensi pers bersama. Mari kita jangan saling menyebut tuduhan palsu yang hanya melukai. Jika CMNP memiliki utang BLBI, kami siap membayarnya 100 kali lipat, jadi tidak perlu ada kerumitan,” tegas Jusuf Hamka.
“Saya hanya berbicara apa adanya. Sampai hari ini, saya tidak pernah di hubungi oleh pihak terkait,” tambahnya.
Jusuf Hamka menegaskan bahwa jika perusahaannya memang memiliki utang kepada negara, maka seharusnya tidak akan ada berita acara kesepakatan pada Februari 2016 terkait penagihan utang kepada pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak termasuk dalam daftar obligor yang sedang dicari-cari.
“Jika memang ada utang BLBI, maka logika berpikir akan mengatakan bahwa tidak mungkin ada berita acara kesepakatan pada Februari 2016, bukan? Mari kita periksa dan cek fakta ini, saya mengajak Pak Mahfud untuk melihat kebenarannya,” paparnya.
“Selain itu, jika saya benar memiliki utang BLBI, apakah mungkin saya berani bersuara seperti ini?” tambahnya dengan tegas.
