Bajabaru.com – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bangkalan untuk melakukan penghitungan ulang surat suara (PUSS) di 10 TPS Dapil 5 Kabupaten Bangkalan, di Desa Langkap Kecamatan Burneh. Hasil sidang putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
10 TPS tersebut adalah TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 18, TPS 19, dan TPS 22.
“Majelis Hakim memerintahkan pelaksanaan PUSS paling lambat 21 hari sejak keputusan dibacakan,” kata Ketua MK, Suhartoyo, saat membacakan amar putusan 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Senin (10/6/2024).
Sedangkan untuk dapil 3, Majelis Hakim MK menolak eksepsi pemohon dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena eksepsi yang diajukan tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim MK.
Baik terkait pengurangan 2.000 suara, pemindahan 15 TPS, intimidasi, tidak dibagikannya formulir undangan, hingga tanda tangan daftar hadir saat pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS.
Sedangkan, untuk nomor perkara 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 atas nama Musleh ditolak oleh Majelis Hakim MK.
Pemohon mendalilkan telah terjadi jual beli suara dan pengurangan suara termohon di Desa Alas Rajah, Desa Patetang, dan Desa Serabi Timur. Majelis hakim tidak menemukan kecocokan dalil dari pemohon.
MK menilai tidak ada relevansinya, sehingga majelis hakim memutuskan menolak eksepsi termohon.
Seperti diketahui sebelumnya, Bangkalan menjadi Kabupaten dengan sengketa tertinggi di Jatim. Terdata ada 6 gugatan ke MK diantaranya PKB dapil 1 dan 4, Golkar dapil 2, PKS dapil 3 dan 5 dan Gerindra dapil 4.
Dari semua gugatan tersebut hanya gugatan PKS di Dapil 5 yang berlanjut hingga Penghitungan Ulang Surat Suara.
